Sistem Informasi Tata Ruang

SITARUM, Sistem Informasi Tata Ruang Musi Banyuasin

Akses data tata ruang yang transparan, akurat, dan mudah digunakan.

Mulai Layanan Kenali Instansi

Respons Cepat

Terintegrasi

Mobile Friendly

Rapat Koordinasi Terbaru

Kolaborasi lintas dinas untuk percepatan pembangunan

Berita Terbaru

Lihat Semua

29 September 2025 Headline

Semarak Malam Puncak Pembukaan Muba Expo 2025 Dalam Rangka HUT Musi Banyuasin ke - 69

Baca Selengkapnya

30 Juli 2025 Readmore

Bimbingan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN Dampingi Pemkab Muba

24 Juli 2025 Readmore

Pemkab Musi Banyuasin Gelar Sosialisasi RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin

12 Maret 2025 Readmore

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gelar Forum Perangkat Daerah

Tahapan Penataan Ruang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang tidak boleh bertentangan dengan rencana tersebut.

Perencanaan

Terlibat dalam proses penyusunan dan pengesahan satu rencana ruang (RTRW Kabupaten/Kota, RTRW KSP, RDTR Kota).

MEKANISME: Seminar/Lokakarya; diskusi ahli; pertemuan publik; pameran; pooling; pengajuan alternatif rencana; pendapat tertulis.

CATATAN: Dapat perorangan/kelompok; umumnya terjadwal.
Pemanfaatan

Mulai dari sosialisasi, penyusunan program, peraturan, hingga pembangunan langsung.

MEKANISME: Lokakarya/Musbang/Rakorbang; partisipasi langsung; gotong royong.

CATATAN: Masyarakat diundang langsung untuk merealisasikan.
Pengendalian

Pengawasan perizinan; penertiban; pelaporan penyimpangan; komplain/pengaduan; penolakan.

MEKANISME: Pengaduan/pelaporan; pengawasan langsung; proses/petisi; demonstrasi.

CATATAN: Lebih dinamis, tidak terjadwal; bisa oleh individu/organisasi.

Perencanaan Tata Ruang

Menghasilkan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang.

RTRW Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai rencana umum tata ruang nasional.

Rencana Rinci Tata Ruang:

• RTR Pulau/Kepulauan
• RTR KWS Strategis Nasional

RTRW Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sebagai rencana umum tata ruang provinsi.

Rencana Rinci Tata Ruang:

• RTR KWS Strategis Provinsi

RTRW Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten sebagai rencana umum tata ruang wilayah kabupaten.

Rencana Rinci Tata Ruang:

• RTR KWS Strategis Kabupaten
• RDTR Wilayah Kabupaten

RTRW Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota sebagai rencana umum tata ruang wilayah kota.

Rencana Rinci Tata Ruang:

• RTR KWS Metropolitan
• RTR KWS Perkotaan dalam Wilayah Kab
• RTR Bagian Wilayah Kota
• RTR KWS Sitra Kota
• RDTR Wilayah Kota

Dokumen Perencanaan

Kabupaten Musi Banyuasin

PERDA

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016–2023.

BOOK

Buku Dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Musi Banyuasin.

MAP

Album Peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Musi Banyuasin.

KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Tata Ruang Wilayah

Ringkasan visual: Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis.

Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten menetapkan kerangka tata ruang…

Baca Dokumen

Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan distribusi peruntukan ruang…

Baca Dokumen

Kawasan Strategis

Rencana kawasan strategis kabupaten memuat rencana kawasan yang berdampak…

Baca Dokumen

Pemanfaatan Ruang

Menghimpun seluruh peta pemanfaatan tataruang di semua OPD kabupaten, baik peta distribusi program eksisting maupun rencana indikasi program 5 tahunan. Menjadi dashboard kinerja pembangunan.

Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang

P3R

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

P3R Musi Banyuasin

TAUTAN TERKAIT

Disclaimer

“Sitarum has been funded by UK aid from the UK government; however the views expressed do not necessarily reflect the UK government’s official policies.”